Tesis Analisis Koneksitas Komunikasi Organisasi Daerah Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Hinterla

(Kode ILMU-KOM-0021) : Tesis Analisis Koneksitas Komunikasi Organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Hinterland

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pembangunan Nasional merupakan perjuangan peningkatan kualitas insan dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, menurut kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999).
Dalam mengimplementasikan pembangunan nasional senantiasa mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kokoh, baik kekuatan tabiat maupun adat bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pernyataan di atas merupakan cerminan bahwa intinya tujuan pembangunan nasional ialah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memperlihatkan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia maka pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang terprogram secara sedikit demi sedikit dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh lantaran itu pemerintah merancang suatu perencanaan pembangunan yang tersusun dalam suatu Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan mulai Repelita VII diuraikan dalam suatu Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan), yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur wacana beberapa Propenas (Program Pembangunan Nasional). Rancangan APBN tahun 2001 ialah Repeta pertama dari pelaksanaan Propenas yang merupakan pembagian terstruktur mengenai GBHN 1999-2004, di samping merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Sejak repelita pertama (tahun 1969) hingga repelita kini (tahun1999) telah terlaksana beberapa kegiatan pembangunan yang alhasil telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun realisasi pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun tidak berarti terjadi secara demokratis. Dengan kata lain, hasil-hasil pembangunan tersebut belum bisa menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya, baik antara pusat dan daerah atau dalam lingkup yang luas ialah kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu kesenjangan di sektor ekonomi tersebut diantaranya ialah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap wilayah, ibarat tidak meratanya tingkat pendapatan (per kapita) penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran, prosedur pasar dan lain-lain.
Dampak dari kesenjangan tersebut telah menjadikan beberapa gejolak dalam bentuk tuntutan adanya pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya, dari dan untuk setiap wilayah di Indonesia. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan tersebut pemerintah telah menempuh beberapa kebijaksanaan pembangunan diantaranya dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 wacana Otonomi Daerah yang pada prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Khusus pada pengembangan Kawasan Timur Indonesia, pemerintah telah menempuh pula suatu kebijaksanaan pembangunan sektor ekonomi untuk setiap daerah andalan di setiap propinsi KTI, yakni melalui Keppres Nomor 8 tahun 1996 dengan menetapkan 13 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Aktualisasi dari pelaksanaan Keppres tersebut ialah dengan pembentukan suatu forum khusus Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI), dan forum ini telah menetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) untuk wilayah andalan Propinsi Sulawesi Selatan, yakni Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) X yang mencakup lima wilayah, yakni Kotamadya X, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) X berpusat di Kotamadya X.
Pertimbangan utama pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) X ialah dalam rangka memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan, khususnya pada sektor ekonomi bagi daerah hinterland (sekitarnya) kelima Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) X tersebut dengan memperlihatkan peluang bagi para investor, baik investor absurd maupun investor luar negeri untuk berperan aktif secara lebih luas di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini ditegaskan dalam Keppres Nomor 164 Tahun 1998 wacana Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) X, sebagai berikut:
Bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka memperlihatkan peluang kepada dunia perjuangan untuk berperan serta secara lebih luas di Kawasan timur Indonesia, khususnya Propinsi Sulawesi Selatan dipandang perlu menetapkan beberapa wilayah tertentu sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kotamadya X.
Dengan demikian pembentukan KAPET X tersebut merupakan salah satu wujud faktual tindakan antisipatif pemerintah dalam rangka memasuki dan menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan yang ketat dan semakin kompetitif.
Bila ditinjau dari pembentukannya, KAPET X hadir satu tahun lebih dahulu dibanding pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, dan bagi KTI, khususnya Propinsi Sulawesi Selatan, kehadiran KAPET X mempunyai arti yang lebih penting lantaran sifatnya yang lebih “khusus” dan “focus” terhadap upaya memacu dan menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Namun di lain pihak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan sanggup berperan sebagai instrumen pendukung operasional kinerja dan visi KAPET X sebagai motor pelopor pembangunan ekonomi, yaitu terwujudnya wilayah KAPET X sebagai daerah pusat pertumbuhan ekonomi yang sanggup menggerakkan perekonomian wilayah melalui percepatan pembangunan ekonomi yang didasarkan atas potensi sektor/komoditas unggulan serta keterkaitan antar wilayah yang berbasis kemandirian lokal.
Sejak kehadirannya, kinerja KAPET X telah melaksanakan upaya-upaya pendayagunaan potensi daerah, namun hingga dikala ini pertumbuhan ekonomi belum bisa mencapai angka optimal. Menurut penulis, hal tersebut disamping disebabkan oleh keterbatasan kemampuan daerah itu sendiri, khususnya dalam hal working capital (permodalan kerja), disebabkan pula oleh kurang terjalinnya komunikasi atau kekerabatan kerja organisasi antar kelima wilayah KAPET X tersebut.
Hal tersebut memperlihatkan bahwa konsekuensi dari upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah tersebut diharapkan adanya working interaction (interaksi kerja) dalam konteks working connection (hubungan kerja) organisasi yang terkoordinasi secara terbuka dan profesional antar kelima wilayah KAPET X tersebut, diantaranya dalam bentuk interconnection (koneksitas) kebijakan-kebijakan organisasi, ibarat koordinasi, sosialisasi, sinergis, dan penilaian pelaksanaan kegiatan maupun alhasil bagi kelima wilayah KAPET X tersebut.
Dengan terjalinnya interconnection (koneksitas) antar kelima wilayah KAPET X dalam bentuk interaksi komunikasi organisasi dalam kapasitasnya sebagai motor pelopor pembangunan ekonomi diharapkan sanggup memperlancar pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi secara terpadu, efektif dan efisien di setiap daerah hinterlandnya.
Dalam penelitian ini, penulis membatasi diri pada koneksitas dalam konteks komunikasi organisasi antar kelima wilayah KAPET X tersebut, yang berkaitan dengan usaha-usaha yang mengarah pada percepatan pembangunan ekonomi untuk setiap daerah-daerah hinterlandnya dalam Propinsi Sulawesi Selatan.
Berangkat dari anutan di atas, maka penulis berusaha mengkaji lebih cermat wacana koneksitas antar kelima wilayah KAPET X tersebut dalam kaitannya dengan perjuangan percepatan pembangunan ekonomi masing-masing daerah hinterlandnya serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, dengan melaksanakan penelitian yang berjudul:
Analisis Koneksitas Komunikasi Organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu X terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Hinterland.

Rumusan Masalah
Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka melahirkan beberapa butir permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana koneksitas komunikasi organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) X ?
2. Bagaimana percepatan pembangunan ekonomi daerah hinterland Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) X ?
3. Sejauh mana efek dan kekerabatan koneksitas komunikasi organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) X terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah hinterlandnya ?

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini intinya ialah untuk menjawab rumusan problem sebagai berikut:
1. Untuk mengkaji koneksitas komunikasi organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Kerpadu (KAPET) X.
2. Untuk mengkaji percepatan pembangunan ekonomi daerah hinterland Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) X.
3. Untuk mengkaji efek dan kekerabatan koneksitas komunikasi organisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) X terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah hinterlandnya.

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah :
1. Teoritis.
a. Sebagai pengayaan dalam menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang komunikasi organisasi dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi.
b. Sebagai sumbangsih gosip dan instrumen referensi ilmiah bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya insan akademisi yang ingin atau sedang melaksanakan penelitian/pengkajian wacana problem yang serupa dengan penelitian ini.
2. Praktis
a. Sebagai sumbangsih gosip dan anutan bagi para pengambil kebijakan/keputusan, khususnya bagi para Pimpinan/Badan Pengelola (BP) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) X dalam rangka meningkatkan koneksitas dan kinerja para karyawannya.
b. Sebagai sumbangsih gosip dan perbandingan bagi pemerintah propinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah daerah masing-masing wilayah KAPET X dalam mengevaluasi dan mengantisipasi beberapa hambatan perencanaan, kegiatan dan pelaksanaan kinerja KAPET X sehingga tercipta iklim kerja yang aman
dan sanggup menunjang percepatan pembangunan ekonomi untuk setiap daerah hinterland kelima wilayah KAPET X.
Sumber http://gudangmakalah.blogspot.com