I. PENDAHULUAN
Prof. Dr. Sudikno mertokusumo, SH
Hukum Acara Perdata adalah peraturan Hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya Hukum perdata materiil dengan peraturan hakim. Lebih kongkrit dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur wacana bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan pelaksanaan daripada putusannya.
Abdul kadir Muhamad
Hukum Acara Perdata adalah peraturan Hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya Hukum perdata sebagaimana mestinya. Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai peraturan Hukum yang mengatur proses penyelesaian kasus perdata melalui Pengadilan (hakim), semenjak diajukan somasi hingga dengan pelaksanaan putusan hakim.
Retnowulan
Hukum Acara Perdata Hukum Perdata Formil yakni kesemuanya kaidah Hukum yang memilih dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata Materiil.
R. Soesilo
Hukum Acara Perdata Hukum Perdata Formal yaitu kumpulan peraturan-peraturan Hukum yang memutuskan cara memelihara Hukum perdata material lantaran pelanggaran hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Hukum perdata material itu, atau dengan perkataan lain kumpulan peraturan-peraturan Hukum yang memilih syarat-syarat yang harus dipenuhi pada melangsungkan persengketaan dimuka hakim perdata, supaya memperoleh suatu keputusan daripadanya, dan selanjutnya yang memilih cara pelaksaan putusan hakim itu.
Dari beberapa pengertian di atas bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan Hukum yang mempunyai karakteristik :
- Menentukan dan mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil.
- Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk beracara di muka persidangan pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pengambilan keputusan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
1.2. Sejarah Terbentuknya Hukum Acara Perdata
Tanggal 5 Desember 1846 Gubernur Jendral Ijan Jacob Rochussen member kiprah kerua MA dan MA Tentara untuk menciptakan sebuah Reglemenbagi golongan Indonesia.
Tanggal 6 Agustus 1847 Jhr. Mr. H.L Wichers/ Ketua MA dan MA Tentara telah selesai dengan rancangannya serta peraturan penjelasannya.
Tanggal 5 April 1848, Stbl. 1848 No. 16 Rancangan Wichers diterima dan di umumkan oleh Gubernur Jendral dengan diberi nama “Het Inlands reglement” I.R. dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848.
1.3. Azas-asas Hukum Acara Perdata
1.3.1. Pengertian
Paul Scholten mendefinisikan asas Hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang sanggup didalam dan dibelakang system Hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenan denganya, ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual sanggup dipandang sebagai jabarannya.
Harjono memberikan pengertian atas Hukum yang mempunyai fungsi sebagai normal pemberi nilai. Kaprikornus dengan singkat system Hukum dibagin (secara substantive/ atas dasar nilai-nilai yang dikandung dalam asas Hukum.
1.3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata
Sudikno Mertokusumo Hukum Acara Perdata menyebut ada 7 asas yaitu :
1. Hakim Bersifat Menunggu. Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg.
Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepeuhnya kepada yang bersangkutan. Kaprikornus apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu kasus atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak semua diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya.
Akan tetapi sekali kasus diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk menilik dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa Hukum tidak atau kurang terang (Pasal 16 UU No. 4/2004). Larangan untuk menolak menilik kasus sebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya ( ius curi novit ), kalau sekiranya ia tidak sanggup menemukan Hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 UU No. 4/2004).
2. Hakim Pasif. Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 154 RBg.
Ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa intinya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala kendala dan rintangan untuk sanggup tercapainya Peradilan (Pasal 28 UU No. 4/2004).
Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalane persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapi dalam menilik kasus perdata hakim harus bersikap Tut wuri, hakim terikat pada peritiwa yang diajukan oleh para pihak.
Para pihak dapar secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedangkan hakim tidak sanggup menghalaginya. Hal ini sanggup berupa perdamaian atau pencabutan somasi (Pasal 130 HIR, 154 RBg).
Hakim wajib mengadili semua somasi dan larangan menjatuhkan putusan atas kasus yang tidak di tuntut, atau mengabulkan lebih dari yang di tuntut (Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg.) apakah yang bersangkutan mengajukan banding atau tidak itupun bukan kepentingan Hakim (Pasal 6 UU No. 20/1047, Pasal 199 RBg).
3. Sifat Terbuka Persidangan. Pasal 19 (1) dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004.
Bahwa setiap orang dibolehkan hadir, mendengar, dan menyaksikan investigasi persidangan (kecuali di tuntut lain oleh UU). Tujuannya yakni untuk memberi proteksi hak-hak asasi insan dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan pertanggungjawaban investigasi yang fair, tidak memihak serta putusan yang adik kepada masyarakat, (Pasal 19 ayat 1 UU No. 4/2004).
Namun ada juga persidangan yang sifatnya tertutup, contohnya kasus perceraian, akan tetapi sidang pembacaan putusan harus terbuka, bila tidak dinyatakan terbuka untuk umum keputusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan aturan serta mengakibatkan batalnya putusan itu berdasarkan Hukum.
4. Mendengan Kedua Belah Pihak. Pasal 5 (1) UU No. 4/2004 dan Pasal 132a, 121 (2) HIR dan Pasal 145 (2), 157 RBg serta Pasal 47 RV.
Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa Pengadilan mengadili berdasarkan Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 UU No. 4/2004).
Bahwa hakim tidak boleh mendapatkan keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar dan diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, hal itu berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132a, 121 Yt 2 HIR, Pasal 145 ayat 2, 157 RBg dan Pasal 47 Rv).
5. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan. Pasal 25 UU No. 1/2004 Pasal 184 (1), 319 HIR dan Pasal 195, 618 RBg.
Semua putusan hakim harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 ayat 1 UU No.4/2004, Pasal 184 ayat 1, 319 HIR, Pasal 195, 618RBg).
Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan sanggup kita lihat dari beberapa putusan MA yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.
6. Beracara dikenakan Biaya, Pasal 4 (2), 5 (2) UU No. 4/2004. Pasal 121 (4), 182, 183 HIR, Pasal 145 (4), 192 RBg, kecuali Pasal 237 HIR, Pasal 273 RBg. Untuk berperkara pada asanya dikenakan biaya (Pasal 4 ayat 2,5 ayat 2 UU No. 4/2004).
Biaya kasus ini mencakup biaya kepaniteraan dan biaya untuk penggalian pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu apabila diminta derma seorang pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya.
Bagi mereka yang tidak bisa untuk membayar biaya perkara, sanggup mengajukan kasus secara Cuma-Cuma (Pro Deo) dengan mendapatkan ijin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak bisa yang dibentuk oleh Kepala Polisi (Pasal 237 HIR, 237 RBg). Akan tetapi dalam praktek surat keterangan tidak bisa dibentuk oleh Camat tempat tempat tinggal yang berkepentingan.
7. Tidak ada keharusan mewakilkan. Pasal 123 HIR, 147 RBg.
HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakili kapada orang lain, sehingga investigasi dipersidangan terjadi secara eksklusif terhadap para pihak yang eksklusif berkepentingan. Akan tetapi para pihak sanggup dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (Pasal 123 HIR, 147 RBg).
Setiawan menyebutkan ada 8 asas yaitu :
1. Asas kesederhanaan. Pasal 4 (2), 5 (2) UU No. 4/2004
2. Pengadilanmengadili berdasarkan Hukum dengan tidak membedakan orang, Pasal 5 (1) UU No. 4/2004.
3. Hakim aktif memimpin proses. Pasal 132 HIR, Pasal 156 RBg.
4. Memberikan perlakuan yang sama kepada para pihak yang berperkara.
5. Para pihak mempunyai kedudukan yang sama.
6. Suatu putusan Pengadilanharus diberi suatu pertimbangan yang cukup.
7. Penyelesaian kasus dalam waktu yang pantas.
8. Hukum program itu sendiri bukan tujuan.
1.4. Sumber Hukum Acara Perdata
A. Pengertian Sumber Hukum Acara Perdata
Secara sederhana Sumber Hukum yakni segala sesuatu yang sanggup mengakibatkan aturan dan sempurna ditemukannya aturan-aturan Hukum.
B. Macam-macam Sumber Hukum Acara Perdata
1. Peraturan Perundang-undangan
a. HIR : Het Herzein Indonesisch Reglement Stb. 1848 No. 16 Jonto Stb, 1941 No. 44 berlaku untuk tempat jawa dan Madura.
b. RBg : Rechtsreglement Buitengewesten Stb. 1927 No. 227 Untuk luar jawa dan Madura.
c. BW Buku ke IV : Burgelijke Wetboek Voor Indonesisch
d. RV : Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering Stb. 1847 No. 52 Jo. Stb. 1849 No. 63 Hukum Acara Perdata untuk golongan eropa.
e. UU No. 20/1947, UU wacana Peradilan Ulangandi Jawa dan Madura.
f. UU No. 04/2004, UU wacana Kekuasaan Kehakiman.
g. UU No. 14/1985 Jo, UU No. 5/2004.
h. UU No. 2/1986 Jo, UU No. 8/2004 UU wacana Lingkungan Peradilan Umum.
i. UU No. 7/1989 UU wacana Peradilan Agama.
j. UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975
k. PERMA dan SEMA.
2. Yurisprudensi
3. Adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melaksanakan Pemeriksaan Perkara Perdata.
4. Doktrin
5. Perjanjian International
Perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara RI dan Kerajaan Thailand.
II. BADAN PERADILAN UMUM DAN KHUSUS
A. Susunan Badan Peradilan Umum dan Khusus.
Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan :
1. Mahkaman Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer.
2. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
- Menguji UU terhadap UUD
- Memutuskan sengketa kewenangan forum Negara yang kewenangannya diberikan UUD
- Memutus pembubaran Partai Politik
- Memutus sengketa hasil Pemilu.
(Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ; Pasal 10 UU No. 4/2004; Pasal 12 UU No.4/2004; Pasal 2 UU NO.4/2004).
Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4/2004
Pasal 1 : Kekuasaan Kehakiman yakni kekuasaan Negara yang merdeka.
Pasal 4 : Peradilan dilakukan “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Pasal 8 : “Asas Praduga tak bersalah”
Pasal 10 : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan tubuh Peradilan yang ada dibawahnya dan oleh sebuah MK.
Pasal 12 : MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
- Menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Memutus Sengketa kewenangan forum Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.
- Memutus pembubaran Parpol dan
- Memutus Perselisihan wacana hasil Pemilu.
Pasal 16 : Pengadilantidak boleh menolak untuk menilik dan mengadili suatu kasus yang diajukan dengan dalih bahwa Hukum tidak atau kurang jela, melainkan wajib untuk menilik dan mengadilinya.
Pasal 11 : MA Berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah ayat 2.b UU terhadap UU.
Pasal 19 : Sidang Pemeriksaan Pengadilanadalah terbuka untuk umum, kecuali UU memilih lain.
Pasal 28 : Hakim wajib Menggali,mengikuti dan memahami nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Pasal 20 : Semua peraturan Peradilan hanya sah dan mempunyai kekuatan Hukum apabila di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Pasal 37 : Setiap orang yang tersangkut kasus berhak memperoleh derma Hukum.
B. Kekuasan Peradilan Umum dan Khusus.
1. Kekuasan Peradilan Umum (UU No.2/1986 & UU No. 8/2004
- Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh PengadilanTinggi (Pasal 3 UU No. 2/1986).
- PengadilanNegeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menuntaskan kasus pidana dan perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2/1986).
- PengadilanTinggi bertugas dan berwenang mengadili kasus pidana dan perfata di tingkat banding (Pasal 51 (1) dan mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara PN dan tempat hukumannya (Pasal 51 (2) UU No.2/1986).
2. Kekuasaan PengadilanAgama (UU No. 7/1989 Jo, UU No.3/2006)
Pasal 49 UU No.3/2006 :
- PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menuntaskan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :
a. Perkawinan :
Perkawinan yakni hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang Perkawinan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan syari’ah (Penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49).
b. Kewarisan :
Waris yakni penentuan siapa yang menjadi andal waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan belahan masing-masing andal waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilanatas permohonan seseorang wacana penentuan siapa yang menjadi andal waris, penentuan belahan masing-masing andal waris.
c. Wasiat :
Wasiat yakni perbuatan seseorang memperlihatkan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau forum tubuh Hukum, yang berlaku sehabis yang member tersebut meningal dunia.
d. Hibah :
Hibah yakni pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau tubuh Hukum kepada orang lain atas tubuh Hukum untuk dimiliki.
e. Wakaf :
Wakaf yakni perbuatan seorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum berdasarkan syari’ah.
f. Zakat :
Zakat adalahharta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau tubuh Hukum yang mempunyai oleh orang islam sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.
g. Infaq :
Infaq yakni perbuatan seseorang memperlihatkan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memperlihatkan risky (karuania) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dank arena Allah S.W.T.
h. Shodagoh dan
i. Ekonomi Syari’ah.
- PengadilanTinggi Agama Kewenangannya diatur dalam Pasal 51 ayat 1 dan 2 UU No. 7/1989.
C. Kekuasaan PengadilanTUN (UU No. 5/1986 & UU No. 9/2004)
- Kewenangan PTUN diatur dalam Pasal 47 UU no. 5/1986 Sengketa TUN.
- Kewenangan PTUN diatur dalam Pasal 51 UU no. 5/1986
D. Kekuasaan Peradilan Militer.
- UU No. 31 Tahun 1997
E. Kekuasaan MA (UU No. 14/1985 Jo. UU No.5/2004)
- MA Bertugas dan berwenang menilik dan memutuskan :
1. Permohonan Kasasi.
2. Sengketa tetang kewenangan mengadili.
3. Permohonan meninjauh kembali putusan Pengadilanyang yelah memperoleh kekuatan Hukum tetap (Pasal 28 UU No.14/1985)
- MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan datau penetapa Pengadilandari semua lingkungan peradilan lantaran :
1. Tidak berwenang dan melampaui batas wewenang.
2. Salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku.
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Pasal 30 ayat 1 UU No. 5/2004).
F. Kompetensi/ Kewenangan Mengadili
Hukum Acara Perdata mengenal dua macam kewenangan yaitu :
1. Kewenangan Mutlak/ Absolut.
2. Kewenangan Relative/ NISBI Pasal 133 HIR, Pasal 159 RBg, Pasasl 136 HIR ataun 162 RBg, menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilanyang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat, azasnya yakni yang berwenang yakni PengadilanNegeri tempat tinggal tergugat, azas ini dengan bahasa latin dikenal “Actor Sequitoir Forum Rei”.
Terhadap azas diatas terdapat beberapa pengecualian, contohnya yang terdapat dalam Pasal 118 HIR dan 142 RBg.
1. P.N. tenpat kediaman Tergugat, bila tempat tingal tergugat tidak diketahui.
2. Jika tergugat 2 orang atau lebih, gugat diajukan pada tempat tinggal salah satu tergugat, terserah pilih Penggugat.
3. Akan tetapi dalam ad. 2 diatas, bila pihak tergugat ada 2 orang, yang seorang berhutang, dan yang lainnya penjaminnya, maka somasi harus di P.N tempat tinggal yang berhutang.
4. Bila tempat tingal dan tempat kediaman, tergugat tidak dikenal, somasi diajukan kepada P.N tempat tinggal penggugat atau dari salah seorang dari Penggugat.
5. Dalam ad.4 somasi mengenai barang tetap, sanggup juga diajukan melalui P.N dimana barang tetap itu terletak, hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 99 (8) RV dan Pasal 142 (5) RBg. Dalam hal gugat menyangkut barang tetap gugat diajukan di P.N di mana barang tersebut terletak.
6. Bila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, somasi diajukan sesuai dengan akta, bila penggugat mau, ia sanggup mengajukan gugat di tempat tinggal tergugat.
Pengecualian lain contohnya yang terdapat :
1. Pasal 21 BW, bila Tergugat tidak cakap, maka somasi diajukan di P.N tempat tinggal orang tua, wali atau Pengampu, Pasal 20 BW, Jika tergugat PNS somasi diajukan di P.N dimana ia bekerja atau dinas. Pasal 22 BW, somasi terhadap buruh yang tinggal di rumah majikan, maka somasi di olok-olokan di mana majikannya tinggal.
2. Pasal 99 ayat 15 RV, Gugatan kepailitan diajukan di P.N yang menyatakan tergugat pailit.
3. Pasal 99 ayat 14 RV, Gugatan Vrijwaring/ Penjaminan (Gugatan Interfensi) di olok-olokan di P.N yang sedang menilik somasi asal.
4. Pasal 38 ayat 1 dan 2 PP No. 9/1975 : Gugatan penghapusan perkawinan sanggup diajukan di Pengadilantempat berlangsungnya perkawinan itu.
5. Pasal 20 ayat 2 dan 3 Pp No. 9/1975 : Gugatan perceraian diajukan di P.N tempat tinggal penggugat, bila tergugat membisu di liar negeri.
Pasal 17 BW :
- Setiap orang dianggap punya tempat tinggalnya dimana ia menempatkan sentra kediamannya.
- Dalam hal tak ada tempat, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.
Pasal 118 ayat 1 HIR :
Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama, masuk kekuasaan P.N, harus dimasukkan dengan surat usul yang di tandatangani oleh Penguggat atau oleh wakilnya berdasarkan P{asal 123, kepada Ketua P.N didaerah Hukum siapa yang tergugat bertempat membisu atau bila tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggalnya sebetulnya.
Pasal 66 (2) UU No.7/1989 :
- Pengajuan cerai talaq diajukan ke Pengadilan tempat kediaman termohon, Pasal 73 (1) UU No.7/1989.
Pasal 73 (1) UU No.7/1989 :
- Gugatan Perceraian/ cerai gugat diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman tempat penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan kediamannya bersama tanpa ijin tergugat.
III. SURAT KUASA KHUSUS
A. Kuasa Pada Umumnya
1. Pengertian Kuasa Secara Umum.
Pasal 1792 KUH Perdata sebagai berikut :
Pemberian kuasa yakni suatu persetujuan dengan mana seorang memperlihatkan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
Dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yaitu :
- Pemberi Kuasa/ Latsgever/ instrucilon/ mandate.
- Penerima Kuasa/ Kuasa/ yang diberi perintah atau mandate melaksanakan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.
2. Sifat Perjanjian Kuasa.
Pasal 1792 dan 1793 (1) BW terdapat beberapa sifat pokok, yaitu :
a. Penerima kuasa eksklusif berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.
b. Pemberi kuasa bersifay konsensual.
c. Berkarakter garansi – kontrak Pasal 1806 BW.
3. Berakhirnya Kuasa – Pasal 1813 BW.
a. Pemberi kuasa mnarik kembali secara sepihak (diatur lebih lanjut dalam Pasal 1814 BW dan 1819 BW).
b. Salah satu pihak meninggal dunia Pasal 1813 BW.
c. Penerima kuasa terlepas kuasa.
Pasal 1817 BW member hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepaskan kuasa yang diterimanya dengan syarat :
- Harus memberitahu kehendak pelepasan itu kapada pemberi kuasa.
- Pelepasan hak tidak boleh dilakukan pada dikala yang tidak layak.
4. Dapat Disepakati Kuasa Mutlak.
Dalam kemudian lintas pergaulan Hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa mutlak, perjanjian kuasa ibarat ini diberi judul “Kuasa Multak” yang memuat klausul :
- Pemberi kuasa tidak sanggup mencabut kembali kuasa yang memperlihatkan kepada peserta kuasa.
- Meninggalnya pemberi kuasa, tidak mengakhiri perjanjian pemberi kuasa.
Diperbolehkannya menciptakan persetujuan Kuasa mutlak bertitik tolak dari prinsip kebebasan berkontrak ( Pasal 1338, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1337 BW).
B. Macam-macam Surat Kuasa
1. Kuasa umum diatur Pasal 1795 BW, berdasarkan Pasal ini, kuasa umum bertujuan memperlihatkan kuasa kepada seorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuas, yaitu :
- Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan mandate.
- Pengurusan itu, mencakup segala sesuatu yang berafiliasi dengan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
- Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya mencakup perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.
2. Kuasa Istimewa
Pasal 1796 BH mengatur perihal pemberi kuasa istimewa, selanjutnya ketentuan pemberian kuasa istimewa sanggup dikaitkan dengan ketentuan Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBg. Jika ketentuan pasal-pasal ini dirangkai diharapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi biar kuasa tersebut sah berdasarkan Hukum sebagai kuasa Hukum istimewa.
a. Bersifat limitative.
b. Harus berbentuk sertifikat otentik.
3. Kuasa Perantara.
Pasal 1792 BW dan Pasal 62 KUHD yang dikenal dengan biro perdagangan atau makelar, disebut juga broker atau perwakilan dagang.
4. Kuasa Khusus (Pasal 123 HIR & Pasal 147 RBg serta SEMA No.01/1971).
Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBg dan SEMA No.01/1971, mengatur banyak sekali hal yang terkait dengan Surat Kuasa Khusus tersebut contohnya :
- Surat kuasa khusus sanggup dibentuk secara dibawah tangan atau secara otentik.
- Surat kuasa khusus harus menyebutkan identitas pemberi dan peserta kuasa.
- Harus menyebutkan nomer perkara, bila sudah ada.
- Pengadilan mana dan dimana.
- Perihal apa dan untuk apa surat kuasa diberikan.
- Bila ada rekonvensi dalam surat kuasa harus sudah menyebut dengan tegas.
- Harus menyebut subyek dan obyek.
- Harus bermaterai secukupnya.
- Dll.
IV. GUGATAN DAN PERMOHONAN
A. Gugatan Kontentiosa/ Gugatan Perdata/ Gugatan/ Gugat.
1. Pengertian
Gugatan Kontentiosa yakni somasi perdata yang mengandung sengketa diatara pihak yang berperkara yang investigasi penyelesaiannya diberikan kepada pengadilan dengan posisi para pihak :
- Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat.
- Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.
- Permasalahan Hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandung sengketa.
- Sengketa terjadi diantara para pihak.
- Berarti somasi perdata bersifat partai.
2. Bentuk Gugatan.
a. Bentuk verbal (Pasal 120 HIR/ Pasal RBg).
Syarat formil somasi verbal : bila penggugat tidak bisa membaca dan menulisan.
Cara pengajuan somasi verbal :
- Diajukan dengan lisan
- Kepada Ketua PN dan
- Menjelaskan dan mengambarkan isi dan maksud gugatan.
Fungsi Ketua PN
- Ketua PN wajib memperlihatkan layanan.
- Pelayanan yang harus diberikan Ketua PN.
- Mencatat dan menyuruh catatan somasi yang disampaikan penggugat.
- Merumuskan sebaik mungkin somasi itu dalam bentuk tertulis sesuai dengan yang diterangkan oleh penggugat.
Sehubungan dengan ini Ketua PN pperlu diperhatikan putusan MA wacana ini yang menegaskan “adalah kiprah Hakim Pengadilan Negeri untuk menyempurnakan somasi goresan pena tersebut dengan jalan melengkapinya dengan petitum, sehingga sanggup mencapai apa bekerjsama yang dimaksud dengan opeh Penggugat.
b. Bentuk Tulisan.
Gugatan yang paling diutamakan yakni somasi dalan bentuk tertulis. (Pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 142 RBg dan yang berhak dan berwenang menciptakan dan mengajukan somasi perdata yakni :
- Penggugat sendiri (Pasal 118 ayat 1 HIR)
- Kuasa/ wakil (Pasal 123 ayat 1 HIR)
3. Formulasi Surat Gugatan
a. Ditujukan kepada Ketua PN sesuai dengan kopetensi relative.
b. Diberi tanggal
c. Ditandatangani oleh penggugat atau kuasa.
d. Identitas para pihak.
- Nama lengkap.
- Alamat/ tempat tinggal
- Penyebutan identitas lain tidak imperative.
e. Alamat/ tempat tinggal.
Mengenai perumusan Posita somasi muncul 2 teori yaitu :
(1) Substcntierings Theorie : dalil dugagatan tidak cukup hanya merumuskan tragedi Hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus dijelaskan fakta-fakta yang mendahului tragedi Hukum yang menjadi penyebab timbulnya tragedi Hukum tersebut.
(2) Teori Individualisasi (individualisering theorie) : tragedi atau tragedi Hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan terang memperlihatkan kekerabatan Hukum yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu di kemukakan dasar dan sejarah terjadinya kekerabatan Hukum, lantaran hal itu sanggup diajukan berikutnya dalam proses permeriksaan sidang pengadilan.
Unsur Fundamentum Petendi/ Posita Gugatan :
(1) Posita berdasarkan fakta.
(2) Posita berdasarkan Hukum.
f. Petitum Gugatan : hal-hal yang diminta biar diputuskan oleh hakim.
Bentuk Petitum sebagai berikut :
(1) Bentuk tunggal
Petitum yang hanya menyantumkan mohon keadilan atau ex-acquo (mohon keadilan)
- Tidak memenuhi syarat formil dan meteriil Petitum.
- Akibat hukumnya, somasi dianggap mengandung cacat formil, sehingga somasi harus dinyatakan tidak diterima.
(2) Bentuk Alternatif
4. Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Kontentiosa.
a. Sistem Pemeriksaan Secara Contradictoir
1. Dihadiri oleh kedua belah pihak secara in person atau kuasa.
2. Proses investigasi berlangsung secara optegnspraak proses investigasi kasus berlangsung dengan saling sanggah menyanggah baik dalam bentuk replik-duplik maupun konklusi.
b. Asas Pemeriksaan.
1. Mempertahankan tata Hukum perdata. Hakim berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
2. Menyerahkan sepenuhnya kewajiban mengemukakan fakta dan kebenaran kepada para pihak.
3. Tugas hakim menemukan kebenaran formil.
4. Persidangan terbuka untuk umum.
5. Aiudi Alterem Partem ( Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang).
6. Asas Imparsialitas
Mengandung pengertian luas yaitu :
- Tidak memihak.
- Bersikap jujur dan adil.
- Tidak bersikap diskriminatif.
5. Pengecualian Terhadap Acara investigasi Contradictoir
a. Dalam proses Verstek.
b. Gugatan gugur.
6. Pencabutan Gugatan (Pasal 271-272 RV)
a. HIR dan RBg. Tidak mengatur pencabutan gugatan.
b. Pencabutan somasi merupakan hak penggugat
1. Pencabutan mutlak hak penggugat selama investigasi belum berlangsung.
2. Atas persetujuan tergugat apabila investigasi telah berlangsung.
c. Cara pencabutan
1. Yang berhak melaksanakan pencabutan yakni penggugat sendiri secara pribadi atau kuasanya.
2. Pencabutan somasi yang belum diperiksa dilakukan dengan surat.
3. Pencabutan somasi yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang.
7. Komulasi Gugatan/ Penggabungan Gugatan.
1. Pengertian
Kumulasi somasi yakni penggabungan lebih dari satu tuntutan hukuk kedalam satu gugatan.
2. Tujuan penggabungan Gugatan.
a. Mewujudkan peradilan sederhana.
b. Menghindari putusan yang saling bertentangan.
3. Syarat Penggabungan.
a. Terdapat kekerabatan erat.
b. Terdapat kekerabatan Hukum.
4. Bentuk Penggabungan.
a. Kumulasi subyektif
b. Kumulasi Obyektif
5. Pengabungan yang tidak dibenarkan :
a. Pemilik obyek somasi berbeda.
b. Gugatan yang digabungkan tunduk pada Hukum program yang berbeda.
c. Gugatan tunduk pada kompetensi absolute yang berbeda.
d. Gugatan rekonvensi tidak ada kekerabatan dengan somasi kovensi.
6. Penggabungan somasi cerai dengan pembagian harta bersama diataur dalam Pasal 86 (1) UU No.7/1989, dalam hal ini diperkenankan.
A, B, dan C menggugat DEF dalam hal warisan juga ternyata DEF punya hutang bersama pada A, B, dan C dalam hal ini, komulasi gugat diperkenankan.
Penggugat (A) bertindak sebagai wali dan anaknya yang belum sampaumur menggugat (B), kemudian digabungkan dengan somasi mengenai utang pribadi (B) kepada (A), dalam hal ini komulasi gugat tidak diperkenankan.
8. Perubahan Gugatan.
a. HIR tidak mengatur, sehingga Hakim leluasa menentukan. Sebagai patokan sanggup dipergunakan ketentuan bahwa perubahan atau penambahan gugat diperkenankan asalkan kepentingan penggugat terutama tergugat jangan hingga dirugikan.
b. MA dalam putusannya tanggal 6 Maret 1971 No. 209 K/SIP/1970 memilih bahwa suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum secara perdata, asalkan tidak merubah atau menyimpang dari tragedi meteriil walaupun tidak ada tuntutan subsidair untuk peradilan yang adil, terutama dalam yurisprudensi Indonesia, penerbit I, II, III, IV.1972 hal. 470 MA RI.
c. Perubahan somasi dihentikan dilarang apabila berdasar atas keadaan Hukum yang sama domohon pelaksanaan suatu hak yang lain. Misalnya :
1. Semula dimohon ganti rugi berdasar ingkar akad gugat dirubah, berdasar ingkar akad biar tergugat dipaksa untuk memenuhi janjinya.
2. Semula dasar somasi perceraian yakni peryizinahan, kemudian dirubah dasar somasi menjadi keretakan yang tidak sanggup diperbaiki.
d. Penggugat berhak merubah atau mengurangi tuntutannya hingga dikala kasus diputus, tanpa boleh merubah atau menambah pokok gugatannya (pasal 127 RV).
e. Yurisprudensi No. 1043 K/SIP/1971, Perubahan surat somasi diperbolehkan asal tidak mengakibatkan perubahan Posita dan tergugat tidak dirugikan haknya membela diri.
B. Gugatan Rekonvensi
1. Pengertian Gugatan Rekonvensi.
Pasal 132 ayat (1) HIR hanya memperlihatkan pengertian singkat. Maknanya berdasarkan pasal ini yakni sebagai berikut :
- Rekonvensi adalah somasi yang diajukan tergugat sebagai somasi jawaban terhadap somasi yang diajukan penggugat kepadanya, dan
- Gugagatan Rekonvensi itu, diajukan tergugat kepada PN, pada dikala berlangsung proses investigasi somasi yang diajukan penggugat;
Contoh :
A menggugat B untuk menyerahkan tanah yang telah dibelinya dari B sesuai dengan transaksi jual beli yang dibentuk di PPAT. Terhadap somasi itu Pasal 132 ayat (1) HIR member hak kepada B mengajukan somasi rekonvensi terhadap A untuk melunasi pembayaran yang masih tersisa ditambah ganti rugi bunga atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukannya.
2. Komposisi Para Pihak Dihubungkan Dengan Gugatan Rekonvensi.
Dalam keadaan normal, komposisi para pihak dalam somasi biasa terdiri dari :
- Pengugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan.
- Tergugat sebagai pihak yang ditarik dan di dudukan sebagai orang digugat.
- Gugatan hanya tunggal derdiri dari somasi yang diajukan penggugat saja.
- Oleh lantaran itu dasar dan landasan investigasi perkara, di sidang pengadilan sepenuhnya bertitik tolak dari somasi penggugat tersebut.
a. Komposisi Gugatan.
Dengan adanya somasi rekonvensi, komposisi somasi menjadi :
1. Gugatan penggugat disebut somasi rekonvensi yang bermaksa sebagai somasi asal yang ditunjukan penggugat kepada tergugat.
2. Gugatan tergugat disebut somasi rekonvensi yang bermakna somasi balik yang ditujukan tergugat kepada tergugat.
b. Komposisi Para Pihak.
Selain muncul dan saling berhadapan somasi konvensi dan rekonvensi, serta merta hal itu mengakibatkan komposisi yang menempatkan para pihak dalam kedudukan :
- Penggugat asal sebagai penggugat Konvensi pada dikala yang bersamaan berkedudukan menjadi Tergugat Rekonvensi terhadap somasi Rekonvensi.
- Penggugat asal sebagai Tergugat Rekonvensi pada dikala yang bersamaan berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi.
c. Gugatan Rekonvensi Bersifat Eksepsional.
1. Prinsip Umum somasi yakni : setiap somasi yang diajukan seseorang kepada orang lain, mempunyai sifat individual yang terpisah dan bangun sendiri dari somasi yang lain.
Pasal 121 (1) HIR atau Pasal 1 Rv :
- Setiap somasi di register dan diberi nomer terdiri oleh Panitera dalam buku yang disediakan untuk itu;
- Pendaftaran kasus dalam buku register dilakukan dengan tertib dan cermat dengan mencantumkan seluruh data somasi yang bersangkutan.
- Selanjutnya Ketua PN atau Ketua Majelis memilih hari sidang investigasi kasus dengan jalan memanggil para pihak.
2. Gugatan Rekonvensi mengenyampingkan ketentuan Pasal 121 (1) tersebut diatas, hal ini bisa dilihat dati ketentuan Pasal 132a HIR memperlihatkan hak kepada tergugat melaksanakan komulasi somasi Rekonvensi dengan somasi konvensi dalam proses investigasi somasi kasus yang sedang berjalan :
- Mengajukan somasi Rekonvensi sebagai somasi balik atas somasi penggugat, dan
- Gugatan Rekonvensi itu dikomulasi Tergugat dengan somasi konvensi penggugat.
d. Tujuan Gugatan Rekonvensi.
- Menegakkan Asas Peradilan Kesederhanaan.
- Menghemat biaya dan waktu.
e. Syarat Materiil Gugatan Rekonvensi.
1. Undang-undang Tidak Mengatur Syarat Materiil.
Tidak ada ketentuan syarat materiil, Pasal 132a HIR hanya berisi penegasan, bahwa :
- Tergugat dalam setiap kasus berhak mengajukan somasi Rekonvensi;
- Tidak disyaratkan antara keduanya mesti mempunyai kekerabatan yang akrab atau koneksitas yang substansial.
2. Praktek Peradilan cenderung masyarakat koneksitas
Gugatan Rekonvensi gres dianggap sah dan sanggup diterima untuk diakumulasi dengan Konvensi apabila terpenuhi syarat :
- Terdapat factor pertautan kekerabatan mengenai dasar Hukum dan tragedi yang relevan antara somasi konvensi dan Rekonvensi.
- Hubungan pertautan itu harus sangat akrab sehingga penyelesaiannya sanggup dilakukan secara efektif da;a, satu proses dan putusan.
f. Syarat Formil Gugatan Rekonvensi
1. Gugatan Rekonvensi di formulasi secara tegas ;
2. Yang dianggap ditarik sebagai tergugat Rekonvensi hanya terbatas Penggugat Konvensi :
- Yang sanggup ditarik senbagai tergugat.
- Tidak mesti menarik semua penggugat Konvensi.
- Dilarang menarik sesame tergugat Konvensi menjadi tergugat Rekonvensi.
3. Gugatan Rekonvensi diajukan tolong-menolong dengan jawaban.
Pasal 132b (1) HIR Berbunyi : “Tergugat wajib mengajukan somasi melawan tolong-menolong dengan menjawabnya baik dengan surat maupun dengan lisan”
Terhadap makna “jawaban” telah terjadi perbedaan pendapat yaitu :
a. Rekonvensi wajib diajukan besama-sama dengan jawaban pertama.
- Membolehkan atau member kebabasan bagi tergugat mengajukan somasi Rekonvensi diluar jawaban pertama sanggup mengakibatkan kerugian bagi penggugat dalam mebela hak dan kepentingannya.
- Selain itu membolehkan tergugat mengajukan gugtan Rekonvensi melampaui jawaban pertama dapar mengakibatkan ketidak lancaran investigasi dan penyelesaian perkara.
- Rasio yang terkandung dalam pembatasan pengajuan mesti pada jawaban pertama biar tergugat tidak sewenang-wenang dalam mempergunakan haknya mengajukan somasi Rekonvensi.
b. Batas pengajuan Gugatan Rekonvensi hingga tahab pembuktian.
Hal ini sejalan dengan putusan MA No. 239 K/SIP/1968, berdasarkan putusan tersebut somasi Rekonvensi sanggup diajukan selama proses jawab menjawab berlangsung. Karena Pasal 132b (1) dan Pasal 158 RBg, hanya menyebut jawaban, sendangkan replik, duplik juga merupakan jawaban meskipun bukan jawaban pertama, demikian pula putusan MA No.642 K/SIP/1972, bahwa atas pengajuan somasi rekonvensi masih terbuka hingga dimasukinya tahap proses investigasi saksi, pembahasan yang demikian disepakati oleh Prof. Soedikno Martokusumo. Yaitu apabila proses investigasi telah memasuki tahap pembuktian tergugat tidak dibenarkan mengajukan somasi rekonvensi.
g. Larangan Mengajukan Gugatan Intervensi.
1. Larangan mengajukan somasi Rekonvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan suatu kualitas ( Pasal 132a (1) HIR.
2. Larangan mengajukan somasi Rekonvensi diluar Yuridiksi PN yang menilik perkara. Pasal 118 (1) dan (3) HIR.
3. Larangan mengajukan somasi Rekonvensi terhadap exsekusi pasal 132a (1) ke-3 HIR dan pasal 379Rv.
4. Larangan mengajukan somasi Rekonvensi pada tingkat banding Pasal 132a (2) HIR dan putusan MA No.1250 K/Pdt/1986.
5. Larangan mengajukan somasi Rekonvensi pada tingkat kasasi Putusan MA No. 209 K/SIP/1970.
C. Gugatan Intervensi
Proses dengan tiga pihak/ ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses (Pasal 279-282 Rv)
1. Voeging.
Jika pihak ketiga itu mau membela atau mengabungkan diri ke salah satu pihak yang sedang berperkara.
2. Tussenkomst
Jika pihak ketiga itu tidak memihak salah satu pihak, melainkan membela kepentingannya sendiri terhadap penggugat dan tergugat.
3. Vrijwaring.
Penarikan pihak ketiga dalam suatu proses untuk menanggung, supaya tergugat sanggup bebas dari penuntutan yang merugikan.
Cara Mengajukan Gugatan Intervensi :
1. Mengajukan permohonan kepada majelis biar diperkenankan mencampuri proses tersebut dan dinyatakan ingin menggabungkan diri kepada salah satu pihak (voging)(Retno Wulan, SH. Hal.48).
2. Pihak pemohon intervensi tiba dipersidangan kemudian dengan verbal atau goresan pena mengemukakan kehendaknya untuk mencampuri kasus tersebut sebagai pihak ketiga. (Subekti, SH. Hal. 71)
3. Gugatan intervensi diajukan kepada pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan dengan melawan pihak yang sendang bersengketa/ ikut salah satu pihak dengan menunjuk no, tanggal kasus yang dilawan ibarat somasi biasa tanpa membayar biaya kasus dan tidak diberi nomer gres (Mukti Arti. Hal. 109)
D. Gugatan Class Action/ Gugatan Perwakilan Kelompok.
Perma No.1/2002 Tanggal 26 april 2006.
1. Pengertian Class Action
- Suatu tata cara pengajuan somasi yang dilakukan satu orang atau lebih.
- Orang itu bertindak mewakili kelompok (CR) untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok (class members).
- Antara yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili mempunyai kesamaan fakta dan dasar Hukum.
Pasal 1 aksara a PERMA No.1/2002.
2. Tujuan GPK/ CA/ RA.
- Mengembangkan penyederhanaan kanal masyarakat memperoleh keadilan.
- Mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran Hukum yang merugikan orang banyak.
3. Syarat Formil CA/ RA
a. Ada kelompom (Class)
Ø Perwakilan kelompok.(Class Action).
Ø Anggota kelompok (class members)
b. Kesamaan fakta atau dasar Hukum.
c. Kesamaan jenis tuntutan.
4. Konsep Hak Gugatan LSM berbeda dengan Class Action
a. Konsep CA Berdasarkan commanality.
Landasan utama konsep CA yakni asas atau syarat commonality yaitu prinsip kesamaan yang berkenaan dengan fakta dan dasar hokum dan kesamaan tuntutan hokum. Atau lazim juga disebut kesamaan kepentingan (same interest) kesamaan penderitaan (same grievence) dan kesamaan tujuan sam purpose) .
Agar dasar kesamaan (mononality) sanggup ditegakkan, diharapkan factor-faktor yang menjadi landasannya yang disebut unsure CA.
5. Formulasi somasi CA
a. Persyaratan umum berdasarkan Ketentuan HIR dan RBG.
- Mencantumkan dan mengalamatkan somasi berdasarkan kopetensi relative (yudiksi relative) sesuai dengan system dan patokan yang digariskan pasal 118 HIR.
Mencantumkan tanggal pada gugatan.
Demikianlah artikel tentang HUKUM ACARA PERDATA - Rangkuman, semoga bermanfaat.
EmoticonEmoticon