Budaya Maritim

 PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
Konsep Negara Kepulauan (Nusantara) memperlihatkan kita anugerah yang luar biasa. Letak geografis kita strategis, di antara dua benua dan dua samudra dimana paling tidak 70% angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya, harus melalui perairan kita. Wilayah laut yang demikian luas dengan 17.500-an pulau-pulau yang mayoritas kecil memperlihatkan saluran pada sumber daya alam menyerupai ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media perhubungan antar pulau yang sangat ekonomis.
Panjang pantai 81.000 km (kedua terpanjang di dunia sesudah Canada ) merupakan wilayah pesisir dengan ekosistem yang secara biologis sangat kaya dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Secara metereologis, perairan nusantara menyimpan banyak sekali data metrologi maritim yang amat vital dalam memilih tingkat akurasi asumsi iklim global. Di perairan kita terdapat tanda-tanda alam yang dinamakan Arus Laut Indonesia (Arlindo) atau the Indonesian throughflow yaitu arus laut besar yang permanen masuk ke perairan Nusantara dari samudra Pasifik yang mempunyai dampak besar pada pola migrasi ikan pelagis dan pembiakannya dan juga dampak besar pada iklim benua Australia.
            Karena mempunyai sejarah kemaritiman dan potensi sumberdaya kemaritiman yang besar maka muncullah gagasan pembangunan Benua Maritim Indonesia. BMI ialah serpihan dari system planet bumi yang merupakan satu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan udara diatasnya, tertata secara unik, menampilkan cirri – ciri benua dengan karakteristik yang khas dari sudut pandang iklim dan cuaca, keadaan airnya, tatanan kerak bumi, keragaman biota, serta tatanan social budayanya yang menjadi yuridiksi NKRI yang secara langsung maupun tidak langsung akan menggugah emosi, sikap dan sikap  mental dalam memilih orientasi dan pemanfaatan unsur – unsur maritim di semua aspek kehidupan.
Hal inilah yang kemudian menarik untuk diketahui wacana bagaimana pembangunan Benua Maritim Indonesia. Oleh lantaran itu penulis berusaha untuk memperlihatkan pemahaman wacana  pertanyaan tersebut dalam makalah ini. Semoga makalah ini sanggup menjadi balasan dan memperlihatkan pemahaman terkait pertanyaan yang dikaji.

I.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas sanggup diambil rumusan permasalahan yaitu
a)      Bagaimana konsep pembangunan Benua Maritim Indonesia?
b)      Bagaimana keadaan dan kasus maritim di Indonesia?
c)      Bagaimana hambatan umum dalam pemanfaatan wilayah nusantara?
d)     Bagaimana pembangunan maritim Indonesia jangka panjang?
I.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan kasus diatas, maka tujuan penulisan makalah ini yaitu :
a)      Untuk mengetahui konsep pembangunan Benua Maritim Indonesia
b)      Untuk mengetahui keadaan dan kasus maritim di Indonesia
c)      Untuk mengetahui hambatan umum dalam pemanfaatan wilayah nusantara
d)     Untuk mengetahui pembangunan maritim Indonesia jangka panjang
I.4 Manfaat Penulisan
Adapun manfaat dari penulisan makalah ini yaitu :
a)      Dapat dijadikan sebagai sumber informasi terkait pemahaman mengenai pembangunan Benua Maritim Indonesia, meliputi konsep pembangunan, banyak sekali keadaan dan kasus kemaritim, serta pembangunan maritim Indonesia jangka panjang
b)      Dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran di dalam penulisan makalah

PEMBAHASAN

II. 1 Benua Maritim Indonesia
Benua Maritim Indonesia ialah hasil usaha bangsa Indonesia melawan segala pihak yang tidak mau melihat bangsa Indonesia yang merdeka dan bersatu di Kepulauan Nusantara yang merupakan satu keutuhan geografis. Ketika rakyat Indonesia, terutama para pemudanya, melancarkan gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang dimulai dengan menyatakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, banyak pihak yang menyampaikan bahwa kebangsaan Indonesia ialah satu illusi belaka. Di antara mereka tidak hanya terdapat kaum politik kolonialis yang tidak sudi melihat Indonesia merdeka, tetapi juga pakar ilmu sosial yang melihat persoalannya dari segi ilmiah. Malahan ada pula orang Indonesia yang terpengaruh oleh sikap dan pandangan kolonial itu dan turut berpikir serta berbicara menyerupai pihak penjajah.
Memang Indonesia ialah satu kenyataan dan diteguhkan oleh ridho Illahi dalam wujud kehidupan bangsa merdeka yang pada tahun 1945 telah berlangsung 50 tahun. Kenyataan itu semua menolak segala kesangsian, baik yang bersifat ilmiah maupun politik, bahwa Indonesia hanya mungkin ada lantaran dan kalau dijajah. Dalam 50 tahun bangsa Indonesia berhasil mengatasi segala usaha pihak lain yang hendak merontohkan Indonesia, dari luar maupun dari dalam. Bangsa Indonesia pun berhasil memperoleh legalisasi eksistensinya dari semua bangsa di dunia, termasuk dari bekas penjajahnya. Selain itu bangsa Indonesia berhasil memperoleh legalisasi bahwa wilayah Republik Indonesia yang meliputi Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan geografi. Dunia internasional mengakui keberadaan satu Benua Maritim Indonesia.
Namun demikian bangsa Indonesia sepenuhnya pula sadar bahwa bangsa Indonesia terdiri dari sekian banyak suku dan golongan, masing-masing dengan kebudayaannya sendiri. Demikian pula adanya kemungkinan bahwa rakyatnya melihat perairan yang ada antara pulau-pulau bukan sebagai penghubung melainkan sebagai pemisah pulau satu dengan yang lain. Sebab itu bangsa Indonesia mengambil sebagai semboyan nasionalnya Bhinneka Tunggal Eka atau Kesatuan dalam Perbedaan. Timbul pula kesadaran bahwa sanggup timbul kerawanan nasional kalau tidak ada pendekatan secara tepat. Pihak lain yang tidak mau melihat bangsa Indonesia maju niscaya akan memanfaatkan kerawanan demikian.
Maka untuk menjamin semoga kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan Wawasan Nusantara. Pandangan itu ialah satu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya ialah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan. Agar bangsa Indonesia mencapai tujuan perjuangannya, yaitu terwujudnya masyarakat yang maju, adil dan makmur menurut Pancasila, Wawasan Nusantara harus diaktualisasikan dan tidak tinggal sebagai semboyan atau potensi belaka.
Untuk memperoleh aktualisasi Wawasan Nusantara ada tiga hambatan utama, yaitu :
Satu, Indonesia belum menjalankan administrasi nasional yang memungkinkan perkembangan seluruh serpihan dari Benua Maritim itu. Meskipun pada tahun 1945 para Pendiri Negara telah mewanti-wanti semoga Republik Indonesia sebagai negara kesatuan memperlihatkan otonomi luas kepada tempat semoga sanggup berkembang sesuai dengan sifatnya, namun dalam kenyataan selama 50 tahun merdeka Indonesia menjalankan pemerintahan sentralisme yang ketat. Akibatnya ialah bahwa pulau Jawa dan lebih-lebih lagi Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia, mengalami kemajuan jauh lebih banyak dan pesat ketimbang serpihan lain Indonesia, khususnya Kawasan Timur Indonesia. Kalau sikap demikian tidak segera berubah maka tidak tidak mungkin kerawanan nasional menyerupai yang sudah disebutkan sebelumnya, sanggup menjadi kenyataan yang menyedihkan. Rakyat yang tinggal di luar Jawa kurang berkembang maju dan merasa tidak puas dengan statusnya. Apalagi melihat kondisi dunia yang sedang bergulat dalam persaingan ekonomi dan memakai segala cara untuk unggul dan memenangkan persaingan itu.
Dua, meskipun segala perairan yang ada di Benua Maritim Indonesia merupakan serpihan tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, namun dalam kenyataan mayoritas bangsa Indonesia lebih berorientasi kepada daratan saja dan kurang erat kepada lautan. Itu sanggup dilihat pada rakyat di pulau Jawa yang merupakan lebih dari 70 persen penduduk Indonesia. Tidak ada titik di pulau Jawa yang melebihi 100 kilometer dari lautan. Dalam zaman dulu hingga masa kerajaan Majapahit dan Demak mayoritas rakyat Jawa ialah pelaut. Akan tetapi semenjak sirnanya kerajaan Majapahit dan Demak rakyat Jawa telah menjadi insan daratan belaka yang mengabaikan lautan yang ada di sekitar pulaunya. Titik berat kehidupan ialah sebagai petani tanpa ada perimbangan sebagai pelaut. Juga dalam konsumsi makanannya ikan dan hasil laut lainnya tidak mempunyai kiprah penting. Gambaran rakyat Jawa itu juga terlihat pada keseluruhan rakyat Indonesia, yaitu orientasi ke daratan jauh lebih besar ketimbang ke lautan. Untung sekali masih ada perkecualian, yaitu rakyat Bugis, Buton dan Madura dan beberapa yang lain, yang sanggup memperlihatkan perhatian sama besar kepada daratan dan lautan. Menghasilkan tidak saja petani tetapi juga pelaut yang tangguh. Gambaran keadaan umum rakyat Indonesia amat bertentangan dengan kenyataan bahwa luas daratan nasional ialah sekitar 1,9 juta kilometer persegi, sedangkan wilayah perairan ialah sekitar 3 juta kilometer persegi. Apalagi kalau ditambah dengan zone ekonomi pribadi yang masuk wewenang Indonesia. Selama pandangan mayoritas rakyat Indonesia terhadap lautan belum berubah, serpihan amat besar dari potensi nasional tidak terjamah dan lantaran itu kurang sekali berperan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Malahan yang lebih banyak memanfaatkan ialah bangsa lain yang memasuki wilayah lautan Indonesia untuk mengambil kekayaannya.
Tiga, kurangnya pemanfaatan ruang angkasa di atas wilayah Nusantara untuk kepentingan nasional, khususnya pemantapan kebudayaan nasional. Mayoritas rakyat Indonesia belum cukup menyadari perubahan besar yang terjadi dalam umat insan sebagai akhir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan besar itu terutama menyangkut teknologi angkutan dan komunikasi. Khususnya komunikasi elektro kini memungkinkan insan bekerjasama dengan cepat dan sempurna melalui telpon, televisi, komputer yang menghasilkan E-Mail dan Internet. Letak kepulauan Nusantara sepanjang khatulistiwa amat menguntungkan untuk penempatan satelit yang memungkinkan komunikasi yang makin canggih dengan memanfaatkan ruang angkasa yang terbentang di atas wilayah Nusantara.. Ini sangat penting untuk pembangunan dan pemantapan kebudayaan nasional, khususnya melalui televisi. Namun untuk itu dibutuhkan biaya yang memadai.
Jelas sekali bahwa masa depan Benua Maritim Indonesia berada pada sikap dan tindakan rakyat Indonesia sendiri, baik yang duduk dalam pemerintahan, dalam dunia akademis dan ilmu pengetahuan maupun dalam dunia swasta untuk mengadakan perubahan terhadap dua hambatan ini. Selama pemerintahan yang dilakukan kurang mewujudkan desentralisasi dan otonomi tempat yang memungkinkan setiap tempat berkembang maju dan rakyat pada umumnya belum sanggup diubah pandangannya terhadap kelautan, maka Benua Maritim Indonesia hanya akan memperlihatkan kemajuan yang terbatas dan tidak sesuai dengan potensinya. Juga aktualisasi Wawasan Nusantara sangat dipengaruhi kemampuan kita memanfaatkan komunikasi dan angkutan secara lebih luas untuk membuatkan budaya nasional Indonesia atau budaya Nusantara.
Kesatuan sistem politik nampaknya terjamin melalui sentralisme, tetapi dalam kenyataan menyebabkan kerawanan yang berbahaya sebagaimana telah dibuktikan dalam pemberontakan PRRI/Permesta.
Kesatuan sistem ekonomi terperinci kurang terjamin oleh lantaran terjadi kesenjangan yang lebar antara golongan kecil yang menguasai sekitar 70 persen produksi nasional dengan mayoritas rakyat yang masih miskin, diperberat lagi oleh kesenjangan kemajuan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa.
Kesatuan dalam sosial budaya juga belum terwujud dengan memuaskan, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia ialah buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Puncak-puncak kebudayaan tempat merupakan serpihan kebudayaan Indonesia. Dan perlu ada pengambilan dari kebudayaan asing yang sanggup memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan Indonesia. Dalam kenyataan masih belum cukup berkembang kebudayaan nasional Indonesia.
Kesatuan dalam pertahanan-keamanan secara relatif lebih terwujud ketimbang faktor lainnya, hal mana dibuktikan oleh keberhasilan bangsa Indonesia mengatasi semua duduk kasus hankamnya semenjak tahun 1945 hingga sekarang. Akan tetapi dilihat dari kondisi geografi Indonesia belum pula ada pertahanan-keamanan yang sesuai dengan tuntutan Benua Maritim Indonesia. Titik berat hankam masih pada daratan belaka dan itupun gres pada aspek territorial. Kemampuan di lautan dan di udara masih sangat terbatas. Itu berakibat kurang baik, saat ABRI kurang bisa mencegah masuknya pihak asing yang mengambil kekayaan laut Indonesia secara tidak sah. Memang membangun kekuatan hankam yang seimbang untuk daratan, lautan dan udara tidak murah. Sebab itu perlu lebih dulu ada kemajuan besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Itu tidak mungkin tercapai secara optimal kalau hambatan di atas masih belum sanggup diatasi.
Melihat kondisi dan sifat rakyat Indonesia masa kini nampaknya usaha untuk mengatasi hambatan itu harus terutama bersumber pada pemerintah dan dunia swasta. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang memungkinkan terwujudnya desentralisasi dan otonomi tempat secara sukses. Pemerintah pula harus menjalankan banyak sekali usaha untuk menarik lebih banyak perhatian rakyat kepada lautan dan perairan pada umumnya. Kalau pemerintah sanggup merekayasa sehingga sebagai permulaan sekitar 5 persen penduduk Indonesia berusaha di laut atau dalam pekerjaan yang bersangkutan dengan usaha laut, niscaya keadaan kesejahteraan Indonesia akan berubah. Lambat laun lebih banyak lagi rakyat yang tertarik ke faktor lautan. Selain itu Pemerintah perlu menyelenggarakan siaran radio dan televisi yang menunjang perkembangan budaya nasional Indonesia. Dan mendorong pihak swasta untuk melaksanakan hal serupa melalui radio dan televisi swasta. Di samping itu pemerintah harus memperhatikan penyelenggaraan pendidikan umum yang bermutu, terutama di luar Jawa, semoga semuanya sanggup menjalankan desentralisasi dengan efektif dan bermanfaat. Pendidikan itu juga membuka pandangan rakyat terhadap faktor perairan Indonesia yang demikian luasnya.
Pemerintah juga harus mendorong dan memperlihatkan peluang timbulnya usaha swasta yang bersangkutan dengan laut. Mengingat kondisi Kawasan Indonesia Timur, maka perlu diberikan prioritas kepada perkembangan itu di wilayah tersebut. Apalagi di wilayah tersebut luas laut dan kekayaan yang terkandung di dalamnya cukup besar.
Usaha di perairan, khususnya di lautan, beraneka ragam bentuknya. Banyak negara di dunia telah menjadi kaya dan maju lantaran faktor kelautan. Malahan semua imperium yang pernah menguasai dunia mendasarkan kekuasaannya atas kekuatannya di laut. Itu dimulai oleh Spanyol yang pada era ke 17 sanggup menyampaikan bahwa di wilayah kekuasaannya matahari tidak pernah terbenam. Kemudian digantikan oleh Inggeris yang bahkan mempunyai semboyan : Rule Brittania, Rule the Waves ! Setelah Inggeris mundur pada tahun 1940-an, maka digantikan oleh AS yang juga merupakan kekuatan maritim besar. Usaha di lautan menjadikan bangsa-bangsa itu pedagang besar yang mempunyai armada angkutan yang besar pula. Demikian pula armada perikanan mereka besar dan turut menambah kekayaan bansganya. Malahan bangsa yang tolong-menolong di daratan tidak terlalu besar artinya, menyerupai Belanda dan Norwegia, telah menjadi kaya dan cukup berkuasa lantaran mempunyai usaha yang luas di laut.
Adalah asing sekali bahwa perairan berupa sungai besar, selat dan lautan yang luas dan penuh kekayaan tidak kita manfaatkan dengan baik. Selain menghasilkan masakan berupa ikan dan hasil laut lainnya, perairan kita sangat mempunyai kegunaan sebagai sarana untuk angkutan dan gerakan. Hingga kini kita lebih memperhatikan jalan di darat yang tidak murah pembuatan dan pemeliharaannya. Sedangkan perairan sebagai jalan tidak perlu dibentuk dan pemeliharaannya relatif sedikit. Banyak bangsa lain sudah memperlihatkan referensi wacana pemakaian perairan sebagai sarana angkutan dan gerakan. Juga lautan kita banyak mengandung materi tambang yang kini gres kita manfaatkan dalam aspek minyak dan gas bumi saja. Dengan teknologi yang maju kita nanti juga sanggup memperoleh energi dari laut, apalagi kalau teknologi nuklir sudah mencapai tingkat kemajuan besar dalam teknologi zat air. Yang tidak kalah pentingnya ialah kiprah kelautan untuk parawisata, terutama di Kawasan Timur Indonesia. Diperlukan usaha swasta yang jauh lebih aktif untuk memanfaatkan perairan Indonesia, termasuk swasta di daerah.
Pemerintah dan swasta harus memperlihatkan perhatian kepada penelitian terhadap banyak sekali kemungkinan yang sanggup diolah dari wilayah Indonesia yang luas, baik daratan maupun perairannya. Apabila kita kurang ulet menjalankan itu, kita jangan heran kalau justru bangsa lain lebih banyak mengetahui wacana kondisi wilayah kita. Dan atas dasar pengetahuan itu mengambil kekayaan kita.
Mengenai pemanfaatan ruang angkasa kita untuk kepentingan nasional juga amat penting. Sebab kalau tidak kita sendiri yang memanfaatkan, niscaya dipakai pihak lain. Sekarang saja kita sudah mengalami kesulitan besar lantaran masuknya siaran televisi asing ke setiap rumah tangga melalui pemakaian parabola. Pengaruh dari masuknya budaya asing memang tidak perlu negatif asalkan kita bakir menyaring mana yang bermanfaat bagi kita. Namun kita juga harus sadar bahwa dalam dunia yang penuh persaingan sampaumur ini setiap pihak berusaha menghipnotis bangsa lain. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa benteng pertahanan bangsa ada dalam tiap-tiap individu warga negara. Sebab itu kita harus membantu setiap warga negara dengan menyajikan siaran televisi yang bisa bersaing dengan siaran televisi asing. Dengan begitu kewajibannya untuk menyaring dampak dari luar akan jauh lebih ringan. Sebab tak mungkin kita memblokir siaran televisi asing, lantaran teknologi sanggup mengatasi setiap hambatan yang artifisial itu. Jalan paling utama ialah penyajian siaran televisi sendiri yang banyak dan tidak kalah menarik serta bermutu. Dalam hal ini kiprah swasta amat besar dengan makin banyaknya televisi dan radio swasta. Pemanfaatan ruang angkasa untuk komunikasi juga menjadi kepentingan hankam. Sekarang teknologi elektro sangat besar kiprahnya terhadap pelaksanaan hankam. Tidak saja untuk kepentingan penyebaran informasi, tetapi juga untuk langsung menjadi sarana pengantar (guidance system) sistem senjata. Memang hal itu mengharuskan kita mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lebih intensif.
Apabila hal-hal di atas sanggup kita laksanakan maka aktualisasi Wawasan Nusantara sungguh-sungguh berjalan. Terbentuknya kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial-budaya dan kesatuan pertahanan-keamanan menjadi kenyataan. Maka boleh dikatakan bahwa terwujudnya Benua Maritim Indonesia yang kokoh kuat, maju dan sejahtera serta kondusif sentosa sangat tergantung pada perkembangan pikiran dan perasaan rakyat Indonesia. Sebagaimana pada permulaan terwujudnya sikap kebangsaan ialah hasil usaha cowok Indonesia, maka hendaknya juga dalam membentuk kesadaran akan makna Benua Maritim Indonesia bagi masa depan bangsa cowok Indonesia memegang kiprah utama. Namun kalau dulu cowok Indonesia berdiri sendiri, kini di samping kebangkitan cowok atas prakarsa sendiri, sebaiknya diadakan pendidikan dan pelatihan cowok Indonesia menuju ke kondisi yang paling baik buat bangsa Indonesia. Sebab makin banyak terjadi dampak terhadap cowok Indonesia, menyerupai meluasnya materialisme, yang menarik perhatian cowok ke arah yang berbeda dari kepentingan negara dan bangsa.


II.2 Keadaan dan Masalah Maritim Indonesia
            Pembangunan maritim Indonesia harus menggali potensi maritim untuk membulatkan akselerasi Pembangunan Nasional yang diselenggarakan. Kenyataannya selama ini potensi maritim belum mendapat prioritas penanganan secara proporsional sehingga banyak sekali hambatan tak pernah sanggup diatasi secara tuntas, terutama menyangkut upaya memelihara langkah dan keterpaduan pembangunan. Pembangunan maritim memerlukan sistem pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan. Dalam pengelolaan ini banyak sekali kasus akan muncul, banyak sekali konflik akan terjadi yang disebabkan oleh adanya degradasi mutu dan fungsi lingkungan hidup yang antara lain disebabkan lantaran musnahnya hutan bakau, rusaknya terumbu karang, erosi pantai, intrusi air lautm pencemaran lingkungan pesisir dan laut serta perubahan iklim global. Berbagai kasus berakar dari:
1.      Masing – masing pelaku pembangunan dalam menyusun perencanaan sangat terikat pada sektornya sendiri tanpa adanya sistem koordinasi baku lintas sektor.
2.      Belum adanya forum yang berwenang penuh baik di pusat maupun di tempat yang mempunyai wewenang penentu dalam pembangunan maritim secara utuh
3.      Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pengelolaan sumberdaya maritim.
4.      Belum lengkapnya tataruang yang meliputi wilayah pesisir dan laut nasional yang sanggup dijadikan sebagai induk perencanaan bagi daerah.
Untuk sanggup menjamin efektifitas pembangunan maritim, banyak sekali kasus tersebut harus sanggup diatasi secara tuntas, paling tidak yang terkait dengan:
1.      Penataaan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pembangunan maritim yang bersifat lintas sektoral
2.      Pembentukan  wadah untuk penyusunan dan penerapan prosedur perencanaan dan pengawasan terpadu, pengelolaan yang dikoordinasikan serta pengendalian yang sinkron
3.      Penciptaan dan peningkatan sumberdaya maritim handal dan profesional.
4.      Penataan peraturan perundang- permintaan disertai upaya penegakan peraturan aturan yang konsisten
5.      Penetapan tata ruang maritim disertai pola pengelolaan, pemanfaatan dan pendaya gunaannya
6.      Sistem pengumpulan dan pengelolaan informasi maritim yang sanggup diakses secara luas.
7.      Memperbesar kemampuan pengadaan sumber dana yang sanggup diserap dalam upaya pembangunan maritim dengan kemudahannya
8.      Pembentukan wadah untuk menyuburkan upaya penelitian dan pengembangan maritim untuk sanggup mempermudah penerapan ilmu dan teknologi kelautan, utamanya bagi nelayan tradisional
II. 3 Kendala Umum dalam Pemanfaatan Wilayah Nusantara
Adapun banyak sekali hambatan umum yang muncul dalam rangka pemanfaatan laut wilayah nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terkait dengan fungsi dan kedudukan laut berikut :
1.      Lautan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pemanfaatan laut terutama sebagai sumber pangan belum optimal. Pemanfaatan perikanan gres sekitar 35 % dari potensi yang ada. Masalah yang dihadapi ialah : kualitas tenaga kerja dalam eksploitasi dan budidaya laut masih kurang. Jumlah dan tingkat teknologi sarana penangkapan dan pengelolaan masih perlu ditingkatkan
2.      Lautan dan dasar lau sebagai sumber materi dasar dan sumber energy. Berbagai mineral dan materi baku industri letaknya pada laut yang kedalamannya lebih dari 200 m. kasus yang dihadapi dalam pemanfaatan laut sebagi sumber materi baku dan sumber energy ialah kurangnya tenaga jago dan terampil yang bisa mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber- sumber tersebut di dalam , disamping kasus permodalannya
3.      Lautan sebagai medan aktivitas industri. Pemanfaatan laut sebagai medan aktivitas industri belum efektif dan efesien. Masalahnya antara lain ialah belum meratanya aktivitas industri
4.      Laut sebagai tempat bermukim dan bermain. Pemanfaatan laut sebagai tempat bermukim bagi sebagian suku laut menyerupai suku Badjo, suku anak lau, belumlah diatut dan dikelola dengan baik. Demikian halnya laut sebagai tempat bermain/ olahraga menyerupai selancar, diving, dsb.
5.      Laut sebagai medan hamkamnas. Bidang hamkamnas sangan lebih banyak didominasi pada laut sebagai media penting dalam aktivitas hamkamnas. Permasalahan yang dihadapi ialah terbatasnya sarana untuk pertahanan dan keamanan di laut.
6.      Laut sebagai zona ekonomi ekslusif Indonesia. Dengan diberlakukannya konvensi PBB wacana aturan laut tahun 1982 (UNCLOS 82) maka Indonesia sebagai salah satu Negara yang diuntungkan, masalahnya ialah semua potensi sumberdaya yang terdapat di ZEEI yang hak pengelolaannya diberikan kepada Indonesia belum bisa diketahui secara pasti, apalagi dimanfaatkan sebagai sumber pambangunan.
II. 4 Pembangunan Maritim Indonesia Jangka Panjang
Saat ini sanggup diidentifikasikan bahwa sedikitnya terdapat 12 unsur pembangunan maritim yang terdiri atas : perikanan, perhubungan laut, industri maritim, pertambangan dan energy, pariwisata laut , tenaga kerja kelautan, pendidikan kelautan, masyarakat laut dan desa pantai, aturan tata kelautan, penerangan bahari, survey pemetaan dan iptek kelautan, dan sumber daya alam dan lingkungan hidup laut dan pantai. Namun didasarkan pada asa maksimal, lestari, daya saing, prioritas, bertahap, berlanjut dan konsisten, maka hanya terdapat lima elemen utama yang dijadikan sebagai focus pembangunan maritim, yaitu: perikanan, perhubungan laut, industri maritim, pertambangan dan energy, serta pariwisata bahari. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disusunlah pembangunan maritim Indonesia jangka panjang, dalam Pembangunan jangka panjang II Maritim Indonesia dilakukan secara bertahap, dengan waktu yang masih tersisa 4 pelita (20 tahun) pentahapannya dilakukan sebagai berikut
1.      Pelita VII pemfokusan dilakukan pada perikanan dan pariwisata laut dengan tanpa mengesampingkan pengembangan sumberdaya insan dan iptek maritim yang sesuai
2.      Pelita VIII pemfokusan diletakkan pada perikanan, perhubungan laut dan pariwisata laut seiring dengan pengembangan iptek dan SDM yang diperlukan
3.      Pelita IX penenkannya diletakkan pada perhubungan laut, pariwisata laut seiring dengan peningkatan iptek dan SDM
4.      Pelita X pemfokusan diletakkan pada pertambangan dan energy seiring dengan pengembangan SDM dan iptek yang diperlukan
5.      Khusus pada pelita VII kelima elemen pembangunan maritim Indonesia diarahkan pada sektor perikanan, daya saing dalam globalisasi, perhubungan laut, industri maritim, pertambangan dan energy, pariwisata laut yang diproyeksikan dengan kebutuhan SDM dan IPTEK yang sesuai.

PENUTUP

III.1 Kesimpulan
            Dari hasil pembahasan diatas maka sanggup ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:
a)    Benua Maritim Indonesia ialah hasil usaha bangsa Indonesia melawan segala pihak yang tidak mau melihat bangsa Indonesia yang merdeka dan bersatu di Kepulauan Nusantara yang merupakan satu keutuhan geografis. Konsep BMI muncul sebagai salah satu cara untuk mengekplorasi banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia khususnya sumber daya kemaritiman.
b)   potensi maritim belum mendapat prioritas penanganan secara proporsional sehingga banyak sekali hambatan tak pernah sanggup diatasi secara tuntas, terutama menyangkut upaya memelihara langkah dan keterpaduan pembangunan. Pembangunan maritim memerlukan sistem pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan.
c)    Terdapat banyak sekali hambatan umum yang muncul dalam rangka pemanfaatan laut wilayah nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terkait dengan fungsi dan kedudukan laut, menyerupai kurangnya tenaga ahli, belum meratanya aktivitas industri, maupun belum adanya pengaturan dan pengelolaan yang baik/
d)   Pembangunan maritim Indonesia jangka panjang diwujudkan dalam  Pembangunan jangka panjang II Maritim Indonesia yang dilakukan secara bertahap, dengan waktu yang masih tersisa 4 pelita (20 tahun).

III.2 Saran
Adapun Saran penulis sehubungan dengan bahasan makalah ini, kepada rekan-rekan mahasiswa semoga lebih meningkatkan, menggali dan mengkaji lebih dalam mengenai pembangunan Benua Maritim Indonesia, meliputi konsep pembangunan, banyak sekali keadaan dan kasus kemaritim, serta pembangunan maritim Indonesia jangka panjang

DAFTAR PUSTAKA

Dahuri, Rokhmin dan Jacob Rais. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Guan, John. 1997. Keahlian Pelaut dan Ilmu Pelayaran. Bandung : Tarsito

Tim Pengajar WSBM Universitas Hasanuddin. 2012. Himpunan Materi Kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim. Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Sumber http://makalahtugasmu.blogspot.com