Akuntansi Pemerintahan Ialah : 3 Hal [Definisi, Tujuan, Karakteristik]

AkuntansiLengkap.com – Akuntansi pemerintahan mulai berkembang pesat di kurun ketika ini, akuntansi pemerintahan sudah dilirik untuk mengurusi urusan-urusan pemerintahan (publik).

Isi Artikel

• Akuntansi Pemerintahan Menurut Para Ahli
  • Tujuan Akuntansi Pemerintahan
  • 1. Akuntabilitas
  • 2. Manajerial
  • 3. Pengawasan
  • Karakteristik Akuntansi Pemerintahan
  • Syarat Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan Menurut Para Ahli

---

Menurut Kustadi Arinta, Akuntansi Pemerintahan adalah sistem akuntansi yang diterapkan di bab keuangan Negara (public finance), dan khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk imbas yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika atau yang lebih permanen pada seluruh tingkatan dan unit pemerintahan.

Bachtiar Arif dkk (2003) Akuntansi Pemerintahan didefinisikan sebagai kegiatan pelayanan jasa guna menyediakan info keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah beserta penafsirannya.

Abdul Halim (2002:143) Akuntansi Pemerintahan adalah kegiatan jasa dalam rangka menyajikan info kuantitatif yang bersifat keuangan dari entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas banyak sekali alternatif arah dan tindakan.

Revrisond Baswir (2000:7) Akuntansi Pemerintahan merupakan akuntansi untuk forum non profit yaitu, merupakan akuntansi yang berkaitan dengan forum pemerintahan. Meskipun forum pemerintah pada umumnya berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia masih tergolong forum mikro.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

---

Tujuan akuntansi pemerintahan berdasarkan para ahli, Bachtiar Arif, Mukhlis dan Iskandar menyatakan beberapa tujuan diantaranya:

1. Akuntabilitas

Keuangan Negara yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 5.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah membantu merancang penyusunan APBD dan seni administrasi pembangunan dan pengendalian atas kegiatan dalam rangka pencapaian ketaatan perundang-undangan, efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

3. Pengawasan

Keuangan di pemerintahan terdiri dari investigasi keuangan secara umum, investigasi ketaatan dan investigasi operasional atau manajerial.

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

---

Seperti pada sistem akuntansi yang lainnya, akuntansi pemerintahan mempunyai karakteristik tersendiri. Berdasarkan tujuannya  Bachtiar Arif, Mukhlis dan Iskandar menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

• Tugas pemerintah yaitu berorientasi kepada pelayanan publik bukan pada keuntungan sehingga dalam akuntansi pemerintahan tidak ditemukan laporan keuntungan (income statement) dan treatment akuntansi yang brekaitan denganya.

• Pemerintah melaksanakan pembukuan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.

• Akuntansi pemerintahan memungkinkan penggunaan lebih dari satu jenis dana.

• Akuntansi pemerintah bersifat kaku dikarenakan sangat bergantung kepada peraturan undang – undang.

• Akuntansi pemerintahan tidak mengenal asumsi modal dan keuntungan ditahan dalam neraca.

Syarat Akuntansi Pemerintahan

---

Terdapat beberapa syarat akuntansi pemerintahan yang harus dipenuhi sesuai dengan tujuan dan karakteristik yang bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan ajaran terkait akuntansi pemerintahan (A Manual Govermental Accounting). Dapat diringkas oleh Bachtiar Arif dkk sebagai berikut:

• Sistem Akuntansi Pemerintahan sanggup memenuhi persayaratan UUD, UU dan peraturan lain.

• Sistem Akuntansi Pemerintahan harus diadaptasi dengan pembagian terstruktur mengenai anggaran yang telah disetujui serta diintegrasikan pemerintah dan forum legislatif.

• Sistem Akuntansi Pemerintahan harus membuatkan asumsi – asumsi untuk mencatat transaksi terjadi. Perkiraan yang dibentuk harus sanggup menawarkan akuntabilitas keuangan pemerintahan yang handal.

• Perkiraan yang dibentuk merupakan analisis ekonomi atas data keuangan dan mengklasifikasi jenis transaksi pemerintah baik sentra maupun tempat dalam rangka pengembangan asumsi nasional.

• Sistem Akuntansi Pemerintahan memudahkan investigasi aparatur negara.

Sistem Akuntansi Pemerintah sanggup disimpulkan sebagai sistem akuntansi yang dipakai oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non profit.

Baca Juga Yuk :

• 12 Pihak Pemakai Informasi Akuntansi [LENGKAP]

• [LENGKAP] Pengertian Akuntansi Sektor Publik dan Karakteristik

• Sistem Akuntansi Menurut Para Ahli : Unsur dan Tujuan

• 5 Pengertian Akuntansi Biaya Menurut Ahli : Fungsi dan Tujuan (Terbaru)

Sumber http://www.akuntansilengkap.com