Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali Ujian Nasional (UN) sebab dalam tiap pelaksanaannya selalu menuai kontroversi.
Sejak awal PGRI menilai pelaksanaan UN menuai banyak kontroversi dan tahun 2013 ialah puncak kekacauan UN, kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Sejak awal PGRI menilai pelaksanaan UN menuai banyak kontroversi dan tahun 2013 ialah puncak kekacauan UN, kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
"Meski memunculkan kekisruhan pelaksanaan UN di beberapa kawasan namun PGRI menyayangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersikukuh amburadulnya UN akhir kesalahan teknis," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya UN yang dibentuk oleh banyak pakar itu tahun ini pelaksanaannya sangat kacau. Lembar UN terlambat diterima penerima UN menciptakan penerima UN tak dapat melaksanaan UN sesuai jadwal.
PGRI yang semenjak awal kurang merespons faktual UN sebab dinilai pelaksanaanya tidak berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dampaknya UN jauh dari cita-cita bahkan lebih buruk, kata Sulistiyo. PGRI mendukung kebijakan gres dari Kemdikbud yang meniadakan ujian nasional di tingkat sekolah dasarn katanya.
"PGRI mendukung kebijakan itu asal dibarengi dengan menyiapkan guru dengan baik. Jangan hingga terjadi adanya sistem gres tetapi tidak mempunyai makna yang baik terhadap upaya peningkatan pendidikan nasional," katanya.
Dengan dihapusnya UN sekolah dasar akan meningkatkan tugas guru dan sekolah di daerah, katanya.[antara/YL/Islamedia]
Sumber http://magister-pendidikan.blogspot.com
EmoticonEmoticon