Skripsi Peranan Public Relation Dinas Gosip Dan Komunikasi Dalam Menyebarluaskan Gosip Pembangunan

(Kode ILMU-KOM-0012) : Skripsi Peranan Public Relation Dinas Informasi Dan Komunikasi Dalam Menyebarluaskan Informasi Pembangunan

BAB I
PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah
Perkembangan Public Relation (PR) dikala ini maju dengan pesatnya. Setiap instansi dipastikan membutuhkan praktisi PR. Keberadaannya sangat dibutuhkan lantaran PR mempunyai kiprah yang sangat penting dalam suatu instansi tersebut. Kemajuan dan kemunduran instansi itu tergantung dengan kinerja PR sendiri. PR merupakan profesi yang menjadi perantara antara forum yang diwakilinya dengan para public baik eksternal maupun internal. PR seyogyanya sanggup membangun relasi baik dengan mereka, lantaran hal ini nantinya sanggup memperlihatkan laba bagi kedua belah pihak
Dengan kata lain ciri khas dari PR yakni menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two way communication) antara forum dengan public yang bertujuan untuk me nciptakan saling pengertian dan dukungan bagi terciptanya suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi barang/pelayanan jasa dan sebagainya. Demi kemajuan instansi yang bersangkutan. 1 PR tidak hanya memperlihatkan informasi kepada publiknya akan tetapi, PR juga mendapatkan informasi dari publiknya. Oleh lantaran itu masing-masing pihak akan mengetahui cita-cita pihak yang lainnya. Proses komunikasi yang dilakukan oleh PR pada sebuah instansi yakni hal yang sangat penting dimana kiprah PR tersebut bukanlah sebuah kiprah yang gampang dan sepele yang sanggup dilaksanakan secara personal tanpa adanya kerjasama dari sebuah tim yang solid serta tanpa sebuah planning kerja yang efektif, efisien, dan komprehensif, dan juga didukung oleh para orang-orang yang hebat dibidang ini.
Oleh lantaran itu PR memegang peranan penting dalam sebuah instansi, Menurut Dozier dan Broom, “peranan PR ada empat kategori diantaranya : sebagai penasehat hebat (expert prescriber), fasilitator komunikasi (communication fasilitator), fasilitator proses pemecahan problem (problem solving process fasilitator), dan teknisi komunikasi (communication technician)”.2
Peranan-peranan diatas sanggup dijadikan sebagai materi aliran untuk menyukseskan program-program yang sedang dilakukan serta sebagai bekal untuk meningkatkan kinerja PR. Tidak hanya instansi berskala kecil, forum besar juga sangat membutuhkan akan jasa PR, lantaran disuatu forum itu sanggup dipastikan mempunyai banyak kepentingan dan tanggung jawab social, setiap public niscaya mempunyai keinginan, kebutuhan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dari cita-cita itu sanggup menjadi konflik bagi instansi itu sendiri yang dikhawatirkan sanggup menggangu kestabilan instansi tersebut apabila tidak dicari pemecahannya secara cepat dan akurat. Oleh lantaran itu sekali lagi praktisi PR dituntut untuk membuat kerjasama dengan dasar relasi baik dengan publiknya. Secara sederhana kiprah PR sanggup dikatakan mentransformasi sebuah informasi dari instansi kepada public.
Seiring perkembangan te knologi yang semakin canggih, system informasi juga mengalami kemajuan yang begitu cepat. Berbagai macam informasi dikala ini, tidak dipungkiri sanggup dijadikan suatu kebutuhan oleh masyarakat didalam kehidupannya. Baik dalam kegiatan perekonomian, kebudayaan, social, maupun pembangunan. Selain untuk masyarakat itu sendiri, keberadaan informasi juga sangat mendukung dalam peningkatan efisiensi serta produktivitas suatu instansi, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera.
Selain itu sis tem informasi dikala ini juga dirancang dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, sehingga sistem informasi kini diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan. Oleh lantaran itu informasi ini sanggup dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat luas yang berada di propinsi X. Pembangunan merupakan sebuah proses,3 yang tidak sanggup eksklusif berkembang dalam waktu yang relative singkat. Dalam undang-undang No. 22 tahun 1999 ihwal pemerintah kawasan telah dibuka kanal gres bagi pemerintah propinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.4
Dalam hal ini telah diaplikasikan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Propinsi X. Meskipun hanya sebagian dari misi pemerintah. Apabila informasi pembangunan ini nantinya sanggup dimengerti dan dipahami oleh para masyarakat, maka praktisi PR sanggup mewujudkan misi pemerintah, diantaranya yakni “Mewujudkan Indonesia yang kondusif dan damai, Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis serta mewujudkan Indonesia yang sejahtera.”5
Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Informasi dan Komunikasi merupakan instansi pemerintahan, maka PR disini sanggup dikatakan sebagai PR pemerintahan bukan menyerupai PR perusahaan pada umumnya, lantaran Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Propinsi X merupakan wakil dari Pemerintah yang akan mendistribusikan semua informasi kepada masyarakat luas. Oleh lantaran itu PR pemerintahan perlu mengerti tujuan dan kegiatan pemerintah yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Ia dituntut mempunyai pengetahuan mengenai system pemerintahan dan seluk beluk negara. Hal ini disebabkan lantaran PR pemerintahan harus bertindak sebagai juru bicara pemerintah,6 yang dalam hal ini yakni Pemerintah Propinsi X.
Dinas Infokom X merupakan instansi yang mempunyai kiprah utama dalam bidang pelayanan publik, terutama dalam hal layanan kebutuhan informasi kepada seluruh masyarakat khususnya di Propinsi X. Dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi X pada tahun 2000 melalui Perda nomor 11 tahun 2000, dan diperbarui dengan Perda nomor 13 tahun 2002. Selain kiprah utama sebagai pelayan publik, juga berperan membantu Gubernur Jatim dalam melakukan kiprah pemerintahannya dan pembangunan di bidang informasi dan komunikasi. Dan memfasilitasi banyak sekali media massa umum dalam membangun masyarakat Informasi yang demokratis, maju, berbudaya, untuk mewujudkan masyarakat informasi yang mandiri. 7
Peran PR dalam menyebarluaskan informasi sangat penting, asalkan didukung dengan teknik penyampaian yang baik dan benar dalam menjembatani partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena dengan informasi itu orang sanggup senang, susah, bahagia, menyesal, serta sanggup celaka. Selain itu kiprah PR pemerintahan yakni membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat,
Mengklasifikasikan data dan informasi yang berkembang dimasyarakat, serta mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan kebijakan pemerintah dan sebagai penghubung antara instansi dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan PR pemerintah terdiri dari kelompok media, internal lembaga, serta kelompok forum swadaya masyarakat dan forum kemasyarakatn. Pemangku kepentingan berfungsi sebagai kawan praktisi PR Pemerintah dalam menyelenggarakan kiprah dan fungsi. 8
Praktisi PR tidak akan sanggup melakukan kiprah dan peranannya sendiri tanpa sumbangan dari pihak lainnya. Begitu pula dengan PR Dinas Infokom yang berhubungan dengan sub dinas lainnya yaitu media informasi. Untuk lebih jelasnya akan peneliti bahas pada potongan selanjutnya. Meskipun kedua subdin tersebut mempunyai kiprah dan fungsi masing-masing akan tetapi diantara mereka terdapat relasi yang saling terkait da n tidak sanggup dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

B Rumusan Masalah
Bagaimanakah peranan PR Dinas Infokom Propinsi X dalam menyebarluaskan informasi pembangunan ?

C Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan mendes kripsikan lebih mendalam ihwal peranan PR Dinas Infokom dalam menyebarluaskan informasi pembangunan.

D Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini yakni sebagai berikut :
1. Secara teoritis
Dengan penelitian ini diharapkan sanggup memper kaya kajian ilmu komunikasi khususnya minat studi public relation. Hasil penelitian ini nantinya sanggup dipakai sebagai masukan bagi para mahasiswa komunikasi.
2. Secara praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan sanggup bermanfaat bagi para praktisi PR, serta sanggup dijadikan masukan ataupun usulan bagi dinas Infokom Propinsi X, khususnya pada potongan PR.

E Definisi Konsep
“ Menurut R. Merton, konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati ; konsep memilih antara variabel-variabel mana kita ingin memilih adanya empiris”.9
Oleh lantaran itu batasan pada konsep sangat diperlukan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan serta memahami konsep-konsep yang diajukan oleh peneliti, diantaranya :
1. Peranan Public Relation
“Peranan yakni sesuatu yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.10 Sehingga peranan ini nantinya lebih peneliti khususkan pada apa saja yang dilakukan oleh praktisi PR serta tugas-tugasnya di Dinas Infokom Propinsi X.
“Publik Relation yakni semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu forum atau organisasi dan tubuh perjuangan melalui para petugas public relation (PRO) untuk merumuskan organisassi atau struktur dan komunikasi guna membuat saling pengertian yang lebih baik antara forum itu dengan khalayaknya (orang-orang yang harus selalu dihubungi)”11 Praktisi PR tersebut memang harus diemban oleh sebuah organisaai yang terdiri orang-orang yang mempunyai keahlian dibidangnya, serta berkompeten.
2. Dinas Infokom yakni unsur pelaksana pemerintah propinsi dibidang informasi dan komunikasi. Secara tidak eksklusif Dinas Infokom membantu gubernur dalam melakukan kiprah pemerintahan dan pembangunan dibidang informasi dan komunikasi.
3. Informasi Pembangunan
Informasi yakni produk kegiatan dari proses pencarian, pengolahan dan proses penyampaian data, keterangan dan klarifikasi dibidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, dan industri serta kesejahteraan rakyat biar sanggup dijadikan sumber informasi yang sanggup mendapatkan amanah bagi masyarakat.12
Pembangunan yakni berdasarkan W. W. Rostow mendefinisikan sebagai proses beralihnya masyarakat tradisional manjadi masyarakat industri. 13 lantaran studi penelitian ini pada Dinas Infokom Propinsi X, maka pembangunan ini mencakup wilayah di X.
Sehingga Informasi pembangunan ini lebih peneliti batasi pada aspek kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang pendidikan.

F Sistematika Pembahasan
Supaya memudahkan dalam penelitian, maka disusunlah pembahasan sebagai berikut:
Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam potongan ini, berisi ihwal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, dan sistematika pembahasan.
Bab Kedua, Kerangka Teoritik. Dalam potongan ini, penulis membagi dalam tiga subbab, Pertama berisi tinjauan ihwal public relation, Kedua , berisi tinjauan ihwal informasi, Ketiga, relasi antara teori dengan permasalahan yang diteliti. Keempat, berisi tinjauan ihwal penelitian terdahulu yang relevan.
Bab Ketiga, Metode Penelitian. Dalam potongan ini, berisi ihwal pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.
Bab Keempat, Penyajian dan Analisis Data. Dalam potongan ini, peneliti membagi dalam dua subbab, Pertama, berisi tinjauan ihwal penyajian data yang mencakup deskriptif umum objek penelitian, deskriptif hasil penelitian. Kedua, berisi tinjauan ihwal bentuk peranan PR dalam menyebarluaskan informasi pembangunan : Tinjauan Teori Peranan (Role Theory)
Bab Kelima, Penutup. Dalam potongan ini berisi ihwal kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.
Sumber http://gudangmakalah.blogspot.com